pengguna akhir.
Keempat, potensi politisasi dan militerisasi ruang siber. Ada kekhawatiran bahwa regulasi dipakai bukan hanya untuk melindungi masyarakat, tapi juga untuk mengontrol arus informasi atau membungkam kritik. Inilah dilema yang harus dihadapi: bagaimana mengatur ruang siber tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi.
Mengapa Tata Kelola Ruang Siber Jadi Penting
Meski tantangannya berat, urgensi tata kelola ruang siber tidak bisa diabaikan. Indonesia sedang giat membangun transformasi digital, dari layanan publik berbasis aplikasi hingga sistem pembayaran nontunai. Semua itu hanya bisa berfungsi dengan baik jika ruang siber dikelola secara aman. Kalau tidak, masyarakat akan kehilangan kepercayaan. Orang enggan menggunakan layanan digital kalau takut datanya bocor atau transaksinya dibajak.
Tata kelola yang kuat juga akan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Dunia saat ini mulai melihat keamanan siber sebagai bagian dari ketahanan nasional. Negara yang rentan serangan dianggap tidak stabil dan kurang bisa dipercaya. Dengan tata kelola yang kokoh, Indonesia bisa tampil sebagai mitra yang kredibel, baik dalam kerjasama ekonomi digital maupun geopolitik kawasan.
Bagi individu, tata kelola ruang siber berarti ada jaminan lebih baik bahwa data kita dikelola secara bertanggung jawab. Bagi perusahaan, ini berarti ada aturan jelas yang bisa menjadi panduan sekaligus batas. Dan bagi negara, ini adalah fondasi agar kedaulatan digital tidak mudah ditembus pihak luar.
Kita tidak bisa lagi memandang ruang siber sebagai dunia maya yang terpisah dari realitas. Ia sudah menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Belanja, belajar, bekerja, bahkan berpolitik kini berlangsung di sana. Tata kelola ruang siber adalah cara kita memastikan dunia baru itu tidak liar, tapi tertata, aman, dan mendukung masa depan bersama.
